Mengapa Anggota DPR Korupsi

Mengapa Anggota DPR Korupsi

Sebelum membahas Mengapa anggota DPR korupsi kita akan membahas Apa itu korupsi.

Dalam arti luas korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi

Apabila dilihat dari sisi daya dukung kelembagaan seperti fasilitas gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota DPR sangatlah besar, namun korupsi masih saja dilakukan oleh anggota DPR, sehingga muncul beberapa pertanyaan dari masyarakat mengapa anggota DPR masih saja melakukan korupsi.

Berikut ini beberapa tahapan umum yang kerap bisa diajukan untuk pertanyaan tersebut:


• Pertama dia Atheis.
Mengapa Kami menyebutnya atheis ya karena mereka sudah tidak percaya lagi dengan adanya Tuhan, dalam arti sempit nya dia meragukan eksistensinya Tuhan. Seperti yang kita tahu bahwa anggota DPR saat dilantik telah mengucapkan sumpah untuk mengabdi kepada rakyat akan tetapi mereka malah menggunakan kewenangan tersebut untuk keuntungan dirinya sendiri. Padahal sumpah adalah hal yang sangat sakral dalam agama akan tetapi dia mengingkarinya sehingga bisa dipastikan dia tidak percaya lagi dengan tuhan. Orang yang tidak percaya dengan Tuhan adalah atheis. Nah maka dari itu kami menyebutnya atheis.

• Kedua, Sudah busuk dan bobroknya sistem dan suasana kebatinan di DPR.
Setelah menjadi politisi anggota DPR mau tidak mau harus masuk dan betah berada di tengah struktur dan suasana kebatinan yang hanya mengikuti arus dengan mengambil sedikit keuntungan berbentuk rantai ekonomi atau menjabat tetap bertahan bersikap jujur walaupun dengan resiko dikucilkan dan dianggap aneh. dalam kondisi seperti ini hanya beberapa yang mampu Istiqomah memegang prinsip beda dari lingkungannya. Namun banyak sekali anggota DPR kepencet untuk ikut bermain karena godaan untuk itu memang berseliweran dalam keseharian mereka apalagi dengan tuntutan membayar iuran kas kepada partainya.
Besarnya iuran dan sumbangan kepada partai politik baik pusat maupun daerah tergantung kebijakan masing-masing partai iuran biasanya dari pemotongan gaji dan sumbangan misalnya untuk mempunyai acara-acara partai. Namun juga masih banyak sekali partai politik yang melihat politisinya di DPR sebagai sumber pembiayaan partai di luar Iuran wajib dan sumbangan sukarela.

• Ketiga, korupsi di DPR terjadi akibat besarnya kewenangan.
Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh DPR dalam penentuan APBN bisa menjadi alat untuk korupsi.
Dengan kewenangan besar di bidang legislasi dan pengawasan bisa diubah jadi Alat tawar untuk mendapatkan uang dan konvensi lainnya, meski terjadi akibat kemenangan besar eksekutif. Sangat tidak mungkin anggota DPR melakukan korupsi tanpa melibatkan pejabat di Kementerian atau lembaga.
Hal ini dia bermasy Ketua DPR Marzuki Alie sebagai berikut:

DPR ini bukan lembaga eksekutif. Tiap hari ini lembaga legislatif, kebetulan memiliki hak budget ini terkait pengesahan anggaran. Kalau terjadi tindak pidana korupsi terkait anggota DPR maka itu tidak bisa lepas dan berdiri sendiri, pasti kita terkait dengan eksekutif, pasti. Saya jamin 100% terkait dengan eksekutif.

Persoalannya ada yang mengojok-ojokin, Nah itu persoalannya, sehingga terjadilah korupsi di DPR...

Anggota DPR berkolaborasi negatif yang menggelontorkan anggaran, oknum ya, lalu aku dong eksekutif berkolaborasi Bagaimana mengatur tender untuk memenangkan seseorang sehingga uang itu bisa dibagi, kalau takdir ini tidak dikembalikan Bagaimana mendapatkan uangnya, enggak mungkin kan?, jadi kolaborasi kongkalikongnya disana. ( merdeka.com,20/7/2012.


• Keempat, rekrutmen kader dan calon anggota legislatif oleh partai politik yang asal-asalan.
Anggota DPR adalah calon anggota legislatif terpilih diajukan oleh partai politik. Rekrutmen yang buruk oleh partai terhadap calon pejabat publik seperti anggota DPR menteri dan kepala daerah menyebabkan banyaknya politisi tak berintegritas suka Legislatif dan Eksekutif.

Terkait dengan pencalonan anggota legislatif masih ada saja partai politik yang merekrut pejabat topiknya untuk di DPR tanpa memperhitungkan track recordnya selama ini di masyarakat. Yang penting si calon potensial lolos ke Senayan karena pesannya model atau denah yang dimilikinya atau bisa juga dengan kepopuleran namanya seperti artis atau lainya. Makan sampai ada partai yang memberikan janji iming-imingi dana bagi calon anggota legislatif nya yang potensial lolos ke Senayan. Fenomena ini seringkali meniadakan syarat ideal yang seharusnya dimiliki oleh calon wakil rakyat, ketika duduk di DPR benar-benar bekerja memperjuangkan kepentingan rakyat yang menjadi amanahnya.

Bagikan Artikel ini